Dampak Korupsi terhadap Perekonomian Indonesia

Dampak Korupsi terhadap Perekonomian Indonesia

Korupsi tampaknya telah menjadi budaya yang mendarah daging di negeri kita tercinta ini, Indonesia. Sebagai negara yang menggunakan adat dan budaya ketimuran yang sangat menjunjung tinggi nilai - nilai moralitas dan kejujuran, sangat miris rasanya bila mengetahui bahwa negara ini menempati posisi 2 sebagai negara terkorup di Asia pasifik menurut survei dari The World Justice Project. Sebelum kita membahas apa dampak korupsi, sebaiknya kita bahas dulu apa itu korupsi. Menurut KBBI, korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Sementara dari arti kebahasaan, korupsi berasal dari bahasa latin yaitu corruptio dari kata kerja corrumpere yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok. Menurut penulis sendiri, korupsi berarti seseorang yang menyalahkan wewenangnya untuk kepentingan diri sendiri tetapi merugikan institusinya dan orang banyak.

Mengapa korupsi dapat tumbuh subur di Indonesia? Ada banyak penyebabnya. Salah satunya ialah kesejahteraan masyarakat yang kurang, hal ini disebabkan oleh gaji dan pendapatan yang rendah dan mental orang Indonesia yang ingin cepat kaya tanpa mau berusaha dan bekerja keras. Budaya di Indonesia sendiri yang masih money oriented menyebabkan banyak orang berlomba-lomba untuk mendapatkan uang tanpa memikirkan halal haramnya. Ditambah lagi sistem birokrasi Indonesia yang merupakan warisan budaya kolonial Belanda yang rumit membuka celah-celah bagi orang-orang yang ingin melaksanakan praktik korupsi. Apalagi kini nilai - nilai agama yang semakin luntur membuat banyak orang mudah tergiur dengan praktik korupsi.

Dari segi ekonomi sendiri, korupsi akan berdampak banyak perekonomian negara kita. Yang paling utama pembangunan terhadap sektor - sektor publik menjadi tersendat. Dana APBN maupun APBD dari pemerintah yang hampir semua dialokasikan untuk kepentingan rakyat seperti fasilitas-fasilitas publik hampir tidak terlihat realisasinya, kalaupun ada realisasinya tentunya tidak sebanding dengan biaya anggaran yang diajukan. Walaupun belum banyak buktinya, jelas ini merupakan indikasi terhadap korupsi. Tidak jelasnya pembangunan fasilitas - fasilitas publik ini nantinya akan memberi efek domino yang berdampak sistemik bagi publik, yang dalam ini adalah masyarakat. Contoh kecilnya saja, jalan - jalan yang rusak dan tidak pernah diperbaiki akan mengakibatkan susahnya masyarakat dalam melaksanakan mobilitas mereka termasuk juga dalam melakukan kegiatan ekonomi mereka. Jadi akibat dari korupsi ini tidak hanya mengganggu perekonomian dalam skala makro saja, tetapi juga mengganggu secara mikro dengan terhambatnya suplai barang dan jasa sebagai salah satu contohnya.

Karena terhambatnya segala macam pembangunan dalam sektor-sektor publik, Kebijakan- kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah tidak akan optimal lagi. Segala macam kebijakan-kebijakan yang pro rakyat dibuat pemerintah akan menjadi sia - sia hanya karena masalah korupsi. Hal ini akan menambah tingkat kemiskinan, pengangguran dan juga kesenjangan sosial karena dana pemerintah yang harusnya untuk rakyat justru masuk ke kantong para pejabat dan orang - orang yang tidak bertanggung jawab lainnya. Kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak optimal ini akan menurunkan kualitas pelayanan pemerintah di berbagai bidang. Menurunnya kualitas pelayanan pemerintah akan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Kepercayaan masyarakat yang semakin berkurang dapat membuat masyarakat menjadi marah. Kita bisa lihat contoh di Tunisia, Mesir dan Libya di mana kemarahan masyarakat dapat menggulingkan pemerintah, mereka melakukan hal - hal tersebut utamanya karena masalah ekonomi. Pada tahun 1998 pun kerusuhan yang ada di dipicu oleh masalah ekonomi, yakni krisis moneter yang jika dikaji penyebabnya ialah karena masalah korupsi. Bukan hal tersebut akan terulang jika korupsi masih merajalela dan pemerintah tidak menanggapi masalah ini dengan serius.

Dari segi investor sendiri, dengan adanya korupsi di dalam tubuh pemerintah membuat produsen harus mengeluarkan cost tambahan untuk menyelesaikan masalah birokrasi. Bertambahnya cost ini tentunya akan merugikan mereka. Sementara bagi para investor asing, mereka akan tidak tertarik untuk berinvestasi di Indonesia karena masalah birokrasi yang menjadi ladang korupsi ini dan beralih untuk berinvestasi di negara lain. Hal ini akan merugikan negara karena dengan adanya investasi asing negara kita akan mendapatkan penghasilan yang besar melalui pajak, begitu juga dengan masyarakat, mereka akan mendapatkan lapangan kerja dan penghasilan. Akan tetapi gara - gara korupsi, semuanya menghilang begitu saja. Masalah tingginya tingkat pengangguran dan rendahnya tingkat kesejahteraan pun menjadi tak teratasi. Dari UKM sendiri yang merupakan tonggak perekonomian Indonesia, adanya korupsi membuat mereka menjadi tidak berkembang. Pemerintah menjadi tidak peduli terhadap mereka lagi karena dalam sektor UKM sendiri tidak banyak “menguntungkan” bagi pemerintah. Padahal, lagi - lagi UKM sendiri merupakan usaha yang sifatnya massal dan banyak menyedot lapangan kerja. Tidak berkembangnya UKM ini juga akan menyebabkan tingginya tingkat pengangguran dan rendahnya tingkat kesejahteraan. Apalagi dengan adanya China ASEAN Free Trade Agreement tentunya akan semakin menyulitkan bagi sektor UKM untuk berkembang.

Kalau dari pemerintah yang merupakan tempatnya koruptor, mereka pasti akan memindahkan uang-uang hasil korupsi yang mereka dapatkan ke rekening di bank - bank negara asing. Padahal uang tersebut seharusnya merupakan uang negara yang akan diinvestasikan di negara ini dan mereka malah membawa uang tersebut ke luar negeri. Hal ini akan membuat pembangunan ekonomi menjadi tersendat tentunya. Dengan korupsi juga, pemerintah tidak akan lagi pro kepada masyarakat. Mereka akan pro kepada para pengusaha kotor yang memberi suap. Kebijakan - kebijakan yang mereka lakukan akan menguntungkan para pengusaha licik ini. Bahkan mungkin saja mereka akan tega menjual sektor-sektor vital negara, juga membuat kebijakan - kebijakan yang tidak pro rakyat hanya untuk kepentingan pribadi.

Masalah korupsi ini sebenarnya bisa untuk diberantas, asalkan pemerintah mau dan benar-benar berkomitmen untuk memberantas masalah korupsi. Akan tetapi pemerintah terlihat setengah-setengah untuk memberantas masalah korupsi. Bahkan, Presiden SBY pun hanya bisa mengecam tindakan orang yang merampok uang negara sebesar Rp 103 T. Tidak ada yang bisa pemerintah lakukan terhadap hal tersebut. Kita bisa melihat bahwa tidak ada Undang - Undang yang memberatkan para koruptor. Penegakan hukum terhadap para koruptor juga sengat lemah. Sampai saat ini tidak ada satu pun koruptor yang menerima hukuman berat. Sebagian besar koruptor hanya mendapatkan hukuman penjara yang tidak sebanding dengan apa yang telah mereka curi. Di dalam penjara pun mereka juga mendapatkan fasilitas yang berbeda dengan tahanan lain, fasilitas yang lebih mewah. Pemerintah juga terlihat tidak serius mendukung KPK, bahkan beberapa waktu yang lalu ketua DPR kita memberi usul untuk membubarkan KPK. Padahal KPK merupakan salah satu komisi yang efektif untuk memberantas korupsi. Seperti kita tahu, usulan pembentukan KPK di daerah serta pembangungan penjara khusus koruptor ditolak oleh pemerintah, seharusnya hal itu tak perlu terjadi. Sudah seharusnya pemerintah berkomitmen penuh untuk memberantas korupsi. Sudah seharusnya DPR mendukung penuh dengan membuat Undang - Undang dan kebijakan - kebijakan yang memudahkan KPK. Selain itu, penegakan hukum terhdapat koruptor juga harus diperbaiki. Pemerintah juga perlu untuk mengubah Undang - Undang yang harus memberatkan para koruptor. Pemerintah juga harus transparan dalam melakukan segala sesuatu. Pemerintah juga harus mendukung penuh KPK dalam melaksanakan tugasnya. Kita juga tahu yang namanya prinsip-prinsip Good Corporate Governance yang meliputi transparansi, akuntabilitas, pertanggung jawaban, independen, dan adil. Sudah sewajarnya prinsip -prinsip tersebut dilaksanakan pemerintah. Setiap orang dari pemerintahan sendiri maupun dari luar pemerintahan juga harus berlaku jujur. Seperti yang dikatakan oleh mantan wakil presiden kita, Jusuf Kalla “Korupsi bisa menjamur jika atasannya sendiri yang mencontohkan”. Jadi hal paling utama yang harus dilakukan untuk memberantas korupsi ialah mengubah perilaku kita sendiri, yakni membiasakan untuk jujur dalam melaksanakan segala sesuatu. Karena jika semua berlaku seperti itu maka negara kita akan bebas dari korupsi.

MUI Akan Bahas Fatwa Harta Hasil Korupsi

Majelis Ulama Indonesia (MUI) berencana membahas hukum harta sitaan dari kasus korupsi. Ketua MUI bidang fatwa, KH. Dr. Ma'ruf Amin, mengatakan pembahasan fatwa sitaan harta hasil korupsi itu jadi salah satu agenda pada Sidang Ijtima Ulama MUI se-Indonesia ke IV yang akan dilaksanakan pada 29 Juni – 2 Juli 2012 di Ponpes Cipasung, Tasikmalaya, Jawa Barat.

“Nanti akan dibahas bersama bagaimana hukum harta sitaan hasil korupsi,” ujar Ma'ruf, Ahad, 3 Mei 2012. Ma'ruf menjelaskan selama ini fatwa terkait dengan harta sitaan kasus korupsi belum ada. Karena itu, menurutnya, hal tersebut perlu dibahas bersama tidak hanya oleh Komisi Fatwa MUI, tapi juga oleh ulama-ulama lainnya.

Ma'ruf juga mengatakan, terdapat tiga hal yang menjadi pembahasan utama dalam sidang ijtima nanti. Tiga hal tersebut adalah permasalahan kebangsaan, perundang-undangan, dan fiqih kontemporer. “Permasalahan kebangsaan akan membahas cara pemerintah melayani masyarakat dan sebaliknya bagaimana masyarakat membantu pemerintah,” kata Ma'ruf.

Ma'ruf mengatakan salah satu permasalahan kebangsaan yang dibahas adalah pemilukada. Ma'ruf mengungkapkan penyelenggaraan pilkada di sejumlah daerah banyak menuai masalah. “Banyak keluhan dari ulama di daerah pemilukada menyebabkan perselisihan, perkelahian, hingga pembakaran. Kenapa bisa sampai seperti itu? Karena itulah, pada sidang ijtima nanti akan dibahas bagaimana maslahat pemilukada sebenarnya,” ujar Ma'ruf.

Terkait perundang-undangan, kata Ma'ruf, akan membahas tentang Rancangan Undang-undang (RUU) Keadilan dan Kesetaraan Gender (KKG), Jaminan Produk Halal (JPH), dan undang-undang tentang minuman keras (miras). “Karena itu dalam sidang ijtima akan dibahas beserta RUU lainnya yang akan ditinjau kembali oleh para ulama,” ujar Ma'ruf.

Sedangkan fiqh kontemporer, lanjut Ma'ruf, akan dibahas sejumlah permasalahan fiqh di masyarakat seperti penggunaan formalin sebagai bahan pengawet makanan, etika demonstrasi, dan kebebasan berekspresi. (Republika Online, AS)

Referensi :

http://www.mui.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=603:mui-akan-bahas-fatwa-harta-hasil-korupsi&catid=1:berita-singkat&Itemid=50

kompas.com

Pemerintah sebagai Pelaku Kegiatan Ekonomi

Pemerintah sebagai Pelaku Kegiatan Ekonomi

Setiap negara mempunyai permasalahan ekonomi dan setiap negara mempunyai cara tersendiri dalam mengatasinya. Ada negara yang dengan tegas menentukan bahwa pemerintah yang harus mengatasi setiap masalah ekonomi, dan pemerintahlah pula yang mengatur semua kegiatan ekonomi. Sebaliknya ada negara yang berpendapat bahwa dalam mengatasi setiap masalah ekonomi dan mengatur semua kegiatan ekonomi diserahkan pada pihak swasta. Selain itu ada juga negara yang mencari jalan tengah antara keduanya. Bagaimana setiap negara menjawab permasalahan-permasalahan ekonomi menunjukkan sistem ekonomi yang dianutnya. Dalam rangka menjalankan sistem ekonominya, negara akan membutuhkan pelakupelaku ekonomi. Pada pembahasan kali ini akan dijelaskan mengenai bagaimana bentuk-bentuk sistem ekonomi yang ada di dunia dan siapa saja pelaku-pelaku ekonominya.

Peran pemerintah sebagai pelaku kegiatan ekonomi berarti pemerintah melakukan kegiatan konsumsi, produksi, dan distribusi.
1 ) Kegiatan produksi

Pemerintah dalam menjalankan perannya sebagai pelaku ekonomi, mendirikan perusahaan negara atau sering dikenal dengan sebutan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sesuai dengan UU No. 19 Tahun 2003, BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. BUMN dapat berbentuk Perjan (Perusahaan Jawatan), Perum (Perusahaan Umum), dan Persero (Perusahaan Perseroan). Mengenai ciri-ciri dari ketiga bentuk perusahaan negara di atas telah kalian pelajari di kelas VII semester 2. BUMN memberikan kontribusi yang positif untuk perekonomian Indonesia. Pada sistem ekonomi kerakyatan, BUMN ikut berperan dalam menghasilkan barang atau jasa yang diperlukan dalam rangka mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pelaksanaan peran BUMN tersebut diwujudkan dalam kegiatan usaha hampir di seluruh sektor perekonomian, seperti sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, manufaktur, pertambangan, keuangan, pos dan telekomunikasi, transportasi, listrik, industri, dan perdagangan serta konstruksi. BUMN didirikan pemerintah untuk mengelola cabang-cabang produksi dan sumber kekayaan alam yang strategis dan menyangkut hajat hidup orang banyak. Misalnya PT Dirgantara Indonesia, PT Perusahaan Listrik Negara, PT Kereta Api Indonesia (PT KAI), PT Pos Indonesia, dan lain sebagainya. Perusahaan-perusahaan tersebut didirikan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, serta untuk mengendalikan sektor-sektor yang strategis dan yang kurang menguntungkan. Secara umum, peran BUMN dapat dilihat pada hal-hal berikut ini.
a) Mengelola cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak.
b) Sebagai pengelola bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya secara efektif dan efisien.
c) Sebagai alat bagi pemerintah untuk menunjang kebijaksanaan di bidang ekonomi.
d) Menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat sehingga dapat menyerap tenaga kerja.

2 ) Kegiatan konsumsi
Seperti halnya yang telah kalian pelajari pada bab 8 mengenai pelaku-pelaku ekonomi, pemerintah juga berperan sebagai pelaku konsumsi. Pemerintah juga membutuhkan barang dan jasa untuk menjalankan tugasnya. Seperti halnya ketika menjalankan tugasnya dalam rangka melayani masyarakat, yaitu mengadakan pembangunan gedung-gedung sekolah, rumah sakit, atau jalan raya. Tentunya pemerintah akan membutuhkan bahan-bahan bangunan seperti semen, pasir, aspal, dan sebagainya. Semua barang-barang tersebut harus dikonsumsi pemerintah untuk menjalankan tugasnya. Contoh-contoh mengenai kegiatan konsumsi yang dilakukan pemerintah masih banyak, seperti membeli barang-barang untuk administrasi pemerintahan, menggaji pegawai-pegawai pemerintah, dan sebagainya.

3 ) Kegiatan distribusi

Selain kegiatan konsumsi dan produksi, pemerintah juga melakukan kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi yang dilakukan pemerintah dalam rangka menyalurkan barang-barang yang telah diproduksi oleh perusahaanperusahaan negara kepada masyarakat. Misalnya pemerintah menyalurkan sembilan bahan pokok kepada masyarakat-masyarakat miskin melalui BULOG. Penyaluran sembako kepada masyarakat dimaksudkan untuk membantu masyarakat miskin memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan distribusi yang dilakukan oleh pemerintah harus lancar. Apabila kegiatan distribusi tidak lancar akan memengaruhi banyak faktor seperti terjadinya kelangkaan barang, harga barang-barang tinggi, dan pemerataan pembangunan kurang berhasil. Oleh karena itu, peran kegiatan distribusi sangat penting.

b . Pemerintah sebagai Pengatur Kegiatan Ekonomi
Pemerintah dalam melaksanakan pembangunan di bidang ekonomi tidak hanya berperan sebagai salah satu pelaku ekonomi, akan tetapi pemerintah juga berperan dalam merencanakan, membimbing, dan mengarahkan terhadap jalannya roda perekonomian demi tercapainya tujuan pembangunan nasional. Dalam rangka melaksanakan peranannya tersebut pemerintah menempuh kebijaksanaan-kebijaksanaan berikut ini.
1 ) Kebijaksanaan dalam dunia usaha Usaha untuk mendorong dan memajukan dunia usaha, pemerintah melakukan kebijaksanaan-kebijaksanaan berikut ini.
a) Pemerintah mengeluarkan UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
b) Pemerintah mengeluarkan UU No. 7 Tahun 1992 mengatur tentang Usaha Perbankan.
c) Pemerintah mengubah beberapa bentuk perusahaan negara agar tidak menderita kerugian, seperti Perum Pos dan Giro diubah menjadi PT Pos Indonesia, Perjan Pegadaian diubah menjadi Perum Pegadaian.
2 ) Kebijaksanaan di bidang perdagangan
Di bidang perdagangan, pemerintah mengeluarkan kebijaksanaan berupa kebijaksanaan ekspor dan kebijaksanaan impor. Pemerintah menetapkan kebijakan ekspor dengan tujuan untuk memperluas pasar di luar negeri dan meningkatkan daya saing terhadap barang-barang luar negeri. Adapun kebijakan impor dimaksudkan untuk menyediakan barang-barang yang tidak bisa diproduksi dalam negeri, pengendalian impor, dan meningkatkan daya saing.

3 ) Kebijaksanaan dalam mendorong kegiatan masyarakat Kebijaksanaan pemerintah dalam mendorong kegiatan masyarakat mencakup hal-hal berikut ini.
a) Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana umum.
b) Kebijaksanaan menyalurkan kredit kepada pengusaha kecil dan petani.
c) Kebijaksanaan untuk memperlancar distribusi hasil produksi.

Referensi :

http://www.crayonpedia.org/mw/BSE:Pelaku-Pelaku_Ekonomi_Dalam_Sistem_Perekonomian_Indonesia_8.2_%28BAB_15%29

pengangguran

Pengangguran

Pengangguran adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari dua hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak.

Penyebab pengangguran adalah

Ø  jumlah angkatan kerja atau para pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang ada yang mampu menyerapnya.

Disini kita lihat dari jumlah pengangguran di Indonesia yang mengalami penurunan.

JAKARTA. Meski melambat, ekonomi Indonesia masih tumbuh cukup baik. Buktinya, jumlah angkatan kerja pada Februari 2012 meningkat menjadi 120,4 juta orang, sementara jumlah penduduk yang bekerja juga bertambah menjadi 112,8 juta orang. Akibatnya, tingkat pengangguran terbuka menurun.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suryamin menjelaskan per Februari 2012, jumlah angkatan kerja di Indonesia sebesar 120,4 juta atau naik 1 juta orang ketimbang periode yang sama tahun lalu. Jika dibanding dengan Agustus 2011, yang sebesar 117,4 juta, jumlah angkatan kerja pada Februari 2012 naik 3 juta orang.

Sedangkan jumlah penduduk yang bekerja pada Februari 2012 mencapai 112,8 juta. Jika dibanding dengan Agustus 2011 yang sebesar 109,7 juta orang, maka jumlah penduduk yang bekerja naik 1,5 juta orang.

Peningkatan jumlah penduduk yang bekerja berimbas pada penurunan tingkat pengangguran. Suryamin bilang, dalam catatan BPS tingkat pengangguran terbuka pada Februari 2012 sebesar 6,325. Angka ini lebih rendah ketimbang periode yang sama tahun lalu yang sebesar 6,8%. Jika dibanding Agustus 2011 yang sebesar 6,56%, angka pengangguran ini juga menurun.

Sepanjang Februari 2011 - Februari 2012 beberapa sektor yang mengalami kenaikan jumlah pekerja adalah sektor perdagangan yang naik 780.000 orang (3,36%) dan sektor keuangan yang naik 720.000 orang (34,95%). Sedangkan pekerja di sektor pertanian turun 1,3 juta orang (3,01%). Pekerja di sektor transportasi, pergudangan dan komunikasi naik sebesar 380.00 orang (6,81%).

Deputi bidang Statistik Sosial Wynandin Imawan menambahkan, pekerja di sektor pertanian pada Februari mengalami penurunan hingga 1,3 juta orang. "Penurunan ini terjadi karena pergeseran musim tanam, terutama di tanaman pangan dan palawija," ungkapnya.

Wynandin mengakui, penurunan tenaga kerja di sektor pertanian pada Februari 2012 ini adalah penurunan yang terbesar. Menurut dia, pada tahun-tahun sebelumnya rata-rata penurunan tenaga kerja dari Februari ke Februari tahun berikutnya hanya sekitar 400.000 orang. "Penurunan tahun 2012 ini luar biasa karena hujan terlambat turun, sehingga terlambat musim tanam dan terlambat panen," jelasnya.

Jika melihat jam kerjanya, Suryamin bilang pada Februari 2012 jumlah pekerja yang bekerja di atas 35 jam per minggu sebanyak 77,2 juta orang (68,48%). Sedangkan pekerja dengan jumlah jam kerja kurang dari 15 jam per minggu mencapai 6,9 juta orang (6,08%).

Sayangnya, jika dilihat dari sisi latar belakang pendidikan, hingga Februari 2012 pekerja dengan jenjang pendidikan SD ke bawah masih mendominasi yaitu sebesar 55,5 juta orang (49,21%). Sedangkan pekerja dengan pendidikan diploma sekitar 3,1 juta orang (2,77%). "Pekerja dengan pendidikan universitas hanya 7,2 juta orang (6,43%)," kata Suryamin.

http://nasional.kontan.co.id/news/februari-2012-pengangguran-indmonesia-turun-632

RUU PRT

PEMERINTAH HARUS SAHKAN RUU PRT

JAKARTA, KOMPAS.com - Berbagai aliansi kelompok peduli pekerja rumah tangga (PRT) mendesak pemerintah dalam hal ini DPR RI untuk segera mengesahkan rancangan undang-undang pekerja rumah tangga (RUU PRT). Indonesia termasuk dalam salah satu negara yang belum mempunyai undang-undang yang menjamin perlindungan dan kepastian hukum PRT.

"Kami mendesak pemerintah untuk segera mengesahkan RUU PRT. Pengesahan RUU tersebut tidak hanya akan melindungi hak PRT tapi juga akan melindungi mereka dari pelanggaran HAM yang dilakukan majikan," tegas Yunianti Chuzaifah, ketua Komnas perempuan, dalam pernyataan sikap Komnas Perempuan pada Hari Pekerja Rumah Tangga Internasional di kantor komnas HAM, Jakarta, Jumat (15/06/2012).

Yunianti juga menyebutkan bahwa dari hasil Badan Pusat Statistik tahun 2008 saja, jumlah PRT hampir mendekati 2 juta orang, 12 persen diantaranya PRT anak-anak dan selebihnya adalah perempuan.

Sementara itu, Lita Anggraeni yang merupakan koordinator Jala PRT mencatat bahwa jumlah PRT diperkirakan mencapai 16 juta orang. Rita juga turut mendesak pemerintah untuk mengesahkan RUU PRT dan meratifikasi Konvensi ILO 189. ILO adalah organisasi Buruh Internsional yang bernaung di bawah PBB.

Pendapat lain menyebutkan bahwa:

Serikat buruh merasa tingkat kesejahteraan buruh di Indonesia masih jauh lebih rendah dibandingkan buruh biasa. Hal itu terjadi akibat tidak adanya dasar hukum yang melindungi mereka. "Nasib PRT sangat memprihatinkan," kata Sekretaris Jenderal KSPI Muhamad Rusdi.

Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Selatan Triwulan 1 2012

Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Selatan Triwulan 1 2012

Perekonomian Sulawesi Selatan (Sulsel) yang diukur berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku pada triwulan I-2012 mencapai Rp. 36.075,5 milyar, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan 2000 mencapai Rp. 13.924,5 milyar.

Pertumbuhan ekonomi Sulsel pada triwulan I-2012 dibandingkan triwulan IV-2011, yang diukur dari kenaikan PDRB meningkat sebesar 1,18 persen (q-to-q). Pertumbuhan ini didukung oleh sektor Pertanian dan sektor Industri Pengolahan yang tumbuh di atas 5 persen. Penggerak pertumbuhan sektor Pertanian yang bisa mencapai 6,17 persen (pertumbuhan tertinggi) adalah sub-sektor Tanaman Bahan Makanan yang tumbuh hingga 18,09 persen.
PDRB Sulsel pada triwulan I-2012 dibandingkan triwulan yang sama tahun 2011 (y-on-y) mengalami pertumbuhan sebesar 6,25 persen. Pertumbuhan ini didukung oleh semua sektor ekonomi yang tumbuh positif, kecuali sektor Pertanian yang mengalami kontraksi sebesar 4,8 persen dan sektor Pertambangan dan Penggalian yang terkontraksi 7,6 persen. Pertumbuhan tertinggi dihasilkan oleh sektor Listrik, Gas, dan Air yang mencapai angka 22,02 persen.
Struktur perekonomian Sulsel pada triwulan I-2012 masih didominasi oleh sektor Pertanian yang menyumbang 23,79 persen terhadap total ekonomi, sektor Perdagangan, Restoran, dan Hotel yang menyumbang 18,22 persen, dan sektor Jasa-jasa yang menyumbang sekitar 17,92 persen.
Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi Sulsel pada triwulan I-2012 dibandingkan triwulan yang sama tahun 2011 (y on y) didukung oleh kenaikan seluruh komponen pengeluaran, kecuali Ekspor yang terkontraksi sekitar 17,12 persen dan Impor yang tumbuh -7,93 persen. Komponen PMTB memberikan pertumbuhan tertinggi hingga 22,58 persen.
Pada triwulan I-2012 dibandingkan dengan triwulan IV-2011, Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga secara riil meningkat sebesar 1,15 persen, Pengeluaran Konsumsi LNPRT sebesar 0,09 persen, sedangkan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah turun sebesar 4,1 persen dan Pembentukan Modal Tetap Bruto turun 2,01 persen. Ekspor Barang dan Jasa juga turun sebesar 7,2 persen dan Impor Barang dan Jasa turun sebesar 10,03 persen.
Masih dari sisi Pengeluaran, pada triwulan I-2012 komponen Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga masih mempunyai kontribusi terbesar terhadap PDRB Sulsel, yakni 49,39 persen, turun sekitar 0,06 poin dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (49,55 persen). Sementara kontribusi komponen Pengeluaran Konsumsi LNPRT sebesar 0,81 persen merupakan kontribusi terendah.

Wakil Gubernur Sulsel Agus Arifin Nu’mang mengatakan, Aspanji(Asosiasi pengusaha pengadaan barang dan jasa Indonesia) bisa bersinergi dengan pemerintah daerah, agar bisa ikut mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di Sulsel.

“Aspanji mestinya menjadi lokomotif pembangunan ekonomi, khususnya di Sulsel. Untuk itu, kedepan Aspanji harus jauh lebih baik, khususnya peningkatan kualitas pengusaha yang memiliki daya saing kuat baik di daerah maupun secara nasional,” terang Agus, seusai membuka Musyawarah Provinsi (Musprov) Aspanji Sulsel, Minggu (9/9).

http://www.bisnis-kti.com/index.php/2012/09/ekonomi-sulsel-aspanji-diharap-berkontribusi/

Pencacah Sampah Sisa Hasil Pertanian

Sebelum kita menulis suatu  Karya Tulis Ilmiah alangkah baiknya kita mengetahui apa sih yang di maksud dengan Karya Tulis ilmiah tersbut, nah disini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang apa itu Karya Tulis Ilmiah  Populer :

1.       Pendahuluan

Banyak majalah atau surat kabar mempunyai rubrik iptek, yang memuat tulisan-tulisan yang memaparkan aspek khusus iptek dengan menggunakan bahasan umum sehingga mudah dipahami oleh masyarakat awam. Tulisan seperti itu dinamakan karangan ilmiah populer, yang dikarang oleh penulisnya untuk mengkomunikasikan sejarah, penemuan, perkembangan baru, aplikasi, atau juga isu kontroversi iptek, kepada masyarakat awam agar mereka dapat mengikuti perkembangan iptek tersebut. Tidak seperti halnya artikel jurnal, karangan ilmiah populer dari sudut materi tidak mendalam, namun memberi kejelasan kepada awam tentang fenomena iptek.

Keberadaan karangan ilmiah populer di majalah dan surat kabar di samping menjadi wahana untuk mengkomunikasikan iptek kepada masyarakat awam, juga membawa misi menghibur atau menjadi selingan (entertainment) bagi pembaca majalah atau surat kabar tersebut. Oleh karena misinya seperti itu maka sebuah karangan ilmiah populer harus menarik pembaca majalah dan surat kabar untuk membacanya. Berbeda halnya dengan jurnal ilmiah yang harus dibaca oleh para profesional dalam bidangnya, majalah dan surat kabar harus bersaing merebut hati pembacanya. Dalam kaitan itu karangan ilmiah populer dalam media massa perlu berkontribusi pada pembentukan daya tarik media secara keseluruhan. Bahkan dapat pula justru karangan-karangan ilmiah populer menjadi “selling point” media massa tersebut.

Mengetahui bagaimana menulis karangan ilmiah populer sangat penting bagi ilmuwan yang memposisikan diri sebagai komunikator iptek atau jurnalis iptek, baik sebagai pekerjaan utama atau pekerjaan tambahan.

2.       Karakteristik Karangan Ilmiah Populer

Ø  Apabila pembaca artikel jurnal adalah profesional atau spesialis dalam suatu disiplin ilmu, maka pembaca karangan ilmiah populer adalah masyarakat umum, awam atau profesional dalam bidang lain.

Ø  Apabila penulis artikel jurnal selain memberikan nama, lembaga akademik tempat ia bekerja serta kualifikasi akademiknya, maka penulis karangan ilmiah populer menuliskan nama tanpa informasi lain, kecuali ia adalah repoter.

Ø  Apabila artikel jurnal ditulis dengan gaya tulis faktual dan “dingin” (tak-emosional) demi objektifitas, maka karangan ilmiah populer ditulis dengan gaya informal, anekdot, personal, serta menghibur.

Ø  Apabila artikel jurnal ditulis dengan kalimat yang lebih kompleks dan relatif panjang serta penuh dengan istilah teknis, maka karangan ilmiah populer ditulis dengan kalimat-kalimat singkat dan sederhana serta mudah dibaca.

Ø  Apabila artikel jurnal menyertakan kutipan, catatan kaki (footnotes) dan daftar pustaka agar materi yang ditulis dapat divalidasi, maka karangan ilmiah populer umumnya tidak meyertakan informasi-informasi tersebut.

Ø  Apabila artikel jurnal lebih dipenuhi tulisan verbal dan sedikit tabel, maka karangan ilmiah populer seringkali dilengkapi dengan berbagai ilustrasi, gambar, foto, dll.

Ø  Apabila kebenaran isi artikel jurnal dievaluasi melalui reviu oleh sejawat atau dewan pakar sebagai “referee”, maka pertanggungjawaban isi karangan ilmiah populer cukup diberikan oleh editor majalah.

3.       Topik Karangan Ilmiah Populer

Pada dasarnya masyarakatlah yang membiayai (melalui pajak dan pemanfaatan aset bangsa) kegiatan iptek. Oleh karenanya menjadi hak masyarakat untuk memperoleh informasi tentang hal-ihwal mengenai kegiatan iptek itu sendiri. Dengan demikian menjadi kewajiban komunikator iptek (iptekwan & jurnalis iptek) untuk mempublikasikan karangan ilmiah populer melalui majalah dan surat kabar. Melalui karangan ilmiah populer ini informasi tentang iptek yang telah dan akan hadir di masyarakat, baik proses, produk, aplikasi, prospek, maupun isu kontroversi (pro & contra) iptek dapat dikomunikasikan kepada masyarakat umum, untuk menjadi rujukan dalam menyikapi iptek. Dalam kaitan ini topik-topik karangan ilmiah populer hendaknya terkait pada aspek-aspek iptek tersebut.

Oleh karena daya tarik menjadi karakter penting dari karangan ilmiah populer, maka isu-isu mutakhir terkait iptek yang tengah menjadi wanaca publik seringkali menjadi tema sentral karangan ilmiah populer. Sebagai contoh, menyertai konflik Amerika Serikat dengan teroris internasional, senjata kimia, senjata biologis, anthrax, bom, menjadi topik-topik karangan ilmiah populer yang muncul dalam majalah dan surat kabar. Contoh lain adalah topik yang terkait pada meteor mengemuka menjelang turunnya “badai meteor” ke Planet Bumi pada tahun 2001. Demikian juga paparan tentang bahan dan proses pembuatan MSG lebih dari satu bulan muncul dalam berbagai media massa ketika terjadi “kontroversi Ajinomoto” pada tahun 2000.

4.       Gaya Penulisan Karangan Ilmiah Populer

Ø  Mulai karangan dengan pendahuluan yang kreatif, yang mampu merangkul atau mencuri perhatian pembaca, serta mendorong pembaca untuk membaca bagian-bagian berikutnya. Lebih kreatif bagian pendahuluan, lebih besar peluang suatu karangan ilmiah populer dibaca tuntas pembacanya. Salah satu kekuatan karangan terletak pada bagian pendahuluan tersebut. Sementara itu bagian-bagian berikutnya perlu memuat kalimat-kalimat utama yang menjad                                                                           

“point of interest” bagi pembaca. Kalimat-kalimat perlu dirangkai sehingga di samping memberikan kejelasan maknanya dan bekontribusi pada tema atikel, juga menyebabkan pembaca tertarik untuk membaca artikel sampai tuntas.

Ø  Agar mudah dicerna pembaca secara lebih luas, karangan ilmiah populer hendaknya ditulis dengan panjang kalimat dan panjang paragraf yang sesuai pembaca dari berbagai lapisan masyarakat. Sebaiknya kalimat pada artikel ilmiah populer terdiri atas paling banyak 20 kata untuk meningkatkan keterbacaan untuk pembaca pada umumnya.

Ø  Sekalipun penulis artikel ilmiah populer seorang iptekwan, tetapi hendaknya hindari penggunaan terlalu banyak istilah-istilah teknis. Pembaca majalah atau surat kabar tidak mempunyai tingkat pendidikan seperti penulis, hingga jangan menggunakan kata-kata yang tidak akan dimengerti. Bila suatu istilah tidak tergantikan oleh kata yang kurang teknis, hendaknya definisi perlu diberikan bersama istilah tersebut. Pemahaman terhadap isi artikel akan menyebabkan pembaca menyenangi apa yang dibacanya dan merasa nyaman dengan majalah atau surat kabar pemuatnya secara keseluruhan.

Ø  Gunakan bahasa yang kolokial (informal) untuk mengembangkan “hubungan yang dekat” antara penulis dan pembaca. Buat pula agar pembaca merasa sedang berdialog secara sejajar dengan penulisnya, bukan sedang diajari oleh seorang pakar. Oleh karenanya dianjurkan untuk menggunakan lebih banyak kalimat aktif untuk menciptakan hubungan informal. (Catatan: Laporan ilmiah standar umumnya ditulis dengan kalimat pasif untuk menekankan obyektivitas). Tidak ada salahnya juga menyapa pembaca dengan “Anda” dan menyebut penulis dengan “Saya” agar hubungan antara penulis dan pembaca lebih dekat.

Ø  Tingkatkan dimensi “human interest” dari artikel ilmiah populer yang ditulis, dengan cara memasukkan unsur ceritera, anekdot, dan humor pada artikel. Pada dasarnya manusia lebih tertarik tertarik pada ceritera tentang orang lain daripada obyek lainnya. Oleh karenanya memberikan sentuhan-sentuhan kemanusiaan pada karangan ilmiah populer dapat meningkatkan daya tarik artikel tersebut.

Ø  Gunakan analogi dan metafora untuk memberikan penjelasan tentang sesuatu proses yang kompleks. Sertakan ilustrasi-ilustrasi bergambar (pictorial) untuk memperjelas, selingan, dan juga hiasan, seperti halnya foto (berwarna lebih menguntungkan), diagram, tabel, gambar, atau karikatur. Foto membantu memberikan paparan detail melalui gambar, sedangkan gambar umumnya atraktif bagi pembaca. Berikan deskripsi singkat tentang foto menyertai foto tersebut.

Ø  Tiap paragraf harus terstruktur dengan cara yang sama. Paragraf harus mulai dengan kalimat topik, dan lalu diikuti oleh informasi yang berhubungan dengan topik dalam kalimat topik. Struktur kalimat perlu diperhatikan dalam menulis artikel

Ø  Sistematika penulisan dapat berbagai macam, bergantung pada sifat materi yang dipaparkan. Dapat berupa urutan khronologis peristiwa-peristiwa, atau dapat pula menyajikan permasalahan yang diikuti dengan solusi-solusinya. Apapun pola pengembangan paparan yang dipilih, harus menunjukkan kelogisan paparan, sehingga mereka merasa nyaman ketika membaca artikel tersebut, serta mengerti apa yang dibacanya itu.

Ø  Tutup artikel dengan sebuah rangkuman yang menjadi simpulan dari semua paparan. Penutup merupaan bagian akhir yang dibaca pembaca, yang akan membetuk impresi pembaca terhadap penjelasan atau persoalan yang diketengahkan. Penutup merupakan juga titik kekuatan artikel, sehingga perlu ditulis secara hati-hati.

Tentu sudah cukup jelas bukan????

Nah,ini dia contoh Karya Tulis Ilmiah Populer :

Pencacah Sampah Sisa Hasil Pertanian

 KOMPAS.com - Sisa hasil pertanian merupakan bahan bagus untuk membuat pupuk organik. SMK Negeri 2 Metro, Lampung, yang jeli melihat peluang ini, membuat mesin pencacah sampah dan alat pembuat kompos untuk memanfaatkan sampah organik sisa panen. Mesin pencacah sampah berkapasitas 5 kuintal per jam yang digerakkan listrik membuat batang padi, sayuran tak terpakai, hingga batang jagung, baik basah maupun kering, terpotong kecil-kecil. Sampah organik yang sudah dicacah ini dipindahkan ke alat pembuat kompos sederhana yang dimodifikasi dari tong plastik berkapasitas 100 liter. Dengan mesin pencacah sampah dan alat pembuat kompos, siswa SMKN 2 Metro tidak lagi memikirkan pembuangan sisa hasil panen di lahan sekolah dan lahan khusus budidaya. Pembuatan kompos menjadi lebih cepat, yang hasilnya bisa dipakai untuk menyuburkan lahan pertanian yang dimiliki sekolah ataupun untuk dijual. Alat tersebut dibuat guru dan siswa dari program keahlian mekanisasi pertanian. Kini, mesin pencacah sampah yang sudah ada hendak dimodifikasi. Modifikasi bertujuan agar mesin pencacah yang menggunakan listrik berkapasitas 1.300 watt bisa menggunakan mesin diesel. Dengan demikian, ada pilihan jika mesin pencacah hendak dipakai di area pertanian yang tidak ada listrik. Sugiyantopo, Wakil Kepala SMKN 2 Metro Bidang Hubungan Kerja Sama Industri dan Hubungan Masyarakat, mengatakan, mesin pencacah sampah sebenarnya sudah dibuat lama. Pengembangan baru adalah modifikasi alat pembuat kompos. ”Pemerintah Kota Metro merespons karya siswa kami dengan memesan 10 alat pembuat kompos. Nanti akan dibuat percontohan untuk pengolahan sampah organik, baik di pertanian, perumahan, maupun perkantoran,” kata Sugiyantopo. Bambang Miswanto, Ketua Program Keahlian Mekanisasi Pertanian, mengatakan, awalnya pembuatan kompos di lingkungan sekolah dilaksanakan secara manual, yakni di dalam bak. Namun, cara ini tidak efektif dan memakan waktu lama. Sekolah pun berinisiatif membuat alat pembuat kompos yang lebih mudah dipakai. Siswa diajak bergabung dalam tim untuk memikirkan desain alat pembuat kompos. Alat pembuat kompos yang sederhana pun berhasil diciptakan. Alat pembuat kompos terbuat dari tong plastik berukuran 100 liter itu di pasaran dijual Rp 125.000. Di bagian tengah tong dibuat semacam pintu kecil yang bisa dibuka dan ditutup dengan sedikit celah. Pintu kecil ini dipasangi engsel berukuran kecil. Adapun di bagian penutup tong diberi alat pemutar yang bisa menggerakkan tong. Dengan adanya alat pemutar, pengadukan sampah organik yang diberi bibit bakteri EM4 tidak perlu lagi dilakukan secara manual. Tong disangga dengan pelat strip sebagai dudukan sehingga memudahkan pemutaran tong hingga 360 derajat. Pengadukan bertujuan mempercepat matangnya kompos. Alat pertanian lain produksi SMKN 2 Metro adalah mesin perontok jagung, mesin pembuat tapioka, dan mesin perontok padi. ”Pembuatan alat untuk pascapanen memang masih sederhana. Kami berharap ke depan bisa terus berkembang,” kata Sugiyantopo. Mengolah hasil pertanian Tidak hanya menjadi ahli pembuat alat pendukung produktivitas pertanian yang tepat guna, siswa juga didorong menjadi ahli pengolah hasil pertanian. Keahlian ini dibutuhkan untuk membuat hasil pertanian, terutama produk unggulan di daerah, bernilai jual lebih tinggi. Kreativitas mengolah hasil pertanian siswa SMKN 2 Metro setidaknya ditunjukkan di ajang prestasi lomba keterampilan siswa SMK tingkat nasional. Pada kurun 2006-2011, siswa mampu menunjukkan prestasi sebagai juara I, II, III, dan IV tingkat nasional. Para siswa membuat kue blackforest dengan bahan jagung yang banyak ditemui di daerah ini. Pernah juga siswa berkreasi memanfaatkan suweg (semacam umbi-umbian) untuk dibuat menjadi tepung sebagai bahan membuat kue blackforest. Sugiyantopo memaparkan, untuk program keahlian teknologi pengolahan hasil pertanian, 20 persen lulusan SMK di sekolah yang berstatus rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) sejak 2006 ini bisa berwirausaha. Permintaan tenaga kerja di perusahaan tata boga hingga pabrik roti juga cukup tinggi. Peningkatan produk olahan hasil pertanian dan perikanan di sekolah ini juga akan dikembangkan. Sekolah berencana menyediakan mesin penggiling daging untuk membuat nugget. Keterampilan siswa mengolah makanan dari produk pertanian sudah dimanfaatkan masyarakat dan instansi pemerintah setempat. Permintaan yang rutin adalah membuat susu kedelai dan roti untuk orang lanjut usia (lansia) yang diajak dalam program senam lansia. Pembuatan susu kedelai yang dikemas dalam gelas plastik dan diberi merek susu kedelai esemka cukup laris. Harga jualnya Rp 1.000 per gelas. Produk lain adalah tinta untuk spidol papan tulis (whiteboard). Produksi yang sudah berjalan dua tahun ini dilakukan siswa dengan program keahlian kimia industri. Tinta bermerek Star Ink yang diproduksi siswa diutamakan untuk memenuhi kebutuhan sekolah dan sekolah mitra. Spidol lebih cepat kering dan harganya lebih murah, yakni Rp 9.000, sedangkan di pasaran mencapai Rp 12.000. Kreativitas menghasilkan produk yang dilakukan siswa kimia industri pernah mengantarkan sekolah ini menjadi juara 3 dan 4 untuk Lomba Teknologi Terapan yang dilaksanakan Bappeda Provinsi Lampung. Siswa memanfaatkan sisa biodiesel dari tanaman jarak untuk dibuat menjadi surfaktan (bahan pembuat sabun). Siswa juga membuat sabun cuci cair yang ramah lingkungan menggunakan ekstrak daun sirih. Selain untuk memberi aroma, daun sirih juga berfungsi untuk desinfektan (penghilang kuman). Bercocok tanam Sebagai sekolah pertanian, keahlian bercocok tanam tidak dilupakan. Di lahan sekolah, siswa menanam bunga kol, seledri, dan tanaman hias. Di lahan khusus budidaya, ada tanaman buah naga, semangka, jagung, singkong, hingga padi. ”Jika panen melimpah, kami minta siswa untuk bisa menjual. Terserah menjual ke mana, ke teman, keluarga, atau pasar. Jadi, siswa bisa belajar dari memproduksi sampai menjual,” kata Sutarman, Kepala SMKN 2 Metro. Keahlian lain adalah agrobisnis perikanan dan ternak unggas. Di kedua bidang ini, sekolah bekerja sama dengan perusahaan yang melibatkan siswa dalam rangka peningkatan kompetensi. Menurut Sutarman, meski permintaan tenaga kerja di bidang pertanian meningkat, sekolah juga mempersiapkan siswa untuk mandiri.

Referensi :

:http://edukasi.kompas.com/read/2012/03/03/11585030/Pencacah.Sampah.Sisa.Hasil.Pertanian